Ratusan Petani Tuntut Bupati Sukabumi


PALABUHANRATU ONLINE – Sedikitnya lima ratusan petani asal Kabupaten Sukabumi melakukan unjukrasa di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung. Selain menuntut Bupati segera diadili, mereka juga mendesak agar lahan Miramontana seluas 16.176.247 m2, yang selama ini dikuasai PT Tutu Kekal, dikembalikan kepada penggarap.

Sebanyak 4.800 petani Purabaya Sukabumi selama ini menggantungkan hidupnya dilahan tersebut. Dan dua Bupati sebelumnya pun, tidak mengijinkan tanah tersebut kepada PT Tutukekal yang ditanami karet.
Kenapa Bupati sekarang Sukmawijaya lebih pro kepada Anggahong, pemilik PT Tutu Kekal. Bupati tidak hanya melakukan intimidasi, bahkan sampai ada rakyat yang ditangkap karena masih berani menggarap sawah, jelas Koordinator aksi Ujang Basuni kepada Harian Pelita dihalaman PTUN jalan Diponegoro Bandung, Rabu (8/6).

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Ujang menjelaskan, tanah seluas 1600 hektar lebih itu, telah ditelantarkan oleh PT Tutu Kekal sejak 1984, lalu dialihkan kepada PT Piranti Harum Lestari tanpa melalui prosedur dan masa berlaku HGU pada 1998. Tahun 2004, PT Tutu Kekal surat nomor 01/SK/G/III/2004 tentang permohonan ijin lokasi kepada Pemerintah Sukabumi, namun melalui kanwil BPN Jawa-Barat Nomor 590/294-Dintah/04 perihal perkebunan Miramontana eks HGU Tutukekal dinyatakan sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara.
Sekarang kita bisa lihat, hukum tidak pernah berpihak kepada rakyat, melalui kompromi dan perselingkuhan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengabaikan kepentingan rakyat. Ini kan pasti ada gratifikasi. Kita sudah pernah berdialog dengan Bupati dan DPRD, tapi hasilnya nihil, tambahnya.
Kehadiran para pendemo yang menamakan Aliansi Rakyat Penggarap ini juga ingin membuktikan, Bupati telah melakukan kebohongan publik melalui jawaban tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara No. 8/2011/PTUN Bandung. Dimana penggarap tidak menguasakan atau memberi kuasa kepada Isomy & Partner.

Padahal sesungguhnya kami telah memberikan kuasa kepada kantor pengacara tersebut. Sebagai bukti kebenaran, maka hari ini kami datang untuk memberikan kesaksian atau kebenaran kuasa yang kami berikan kepada tim kuasa hukum, ujar Ujang.

Mereka berharap, apa yang dilakukan Bupati dengan melakukan intimidasi kepada kepala desa dan rakyat, dimana empat warga yang masih berani menggarap dilahan itu, ditangkap dan ditahan selama lima bulan, agar segera ditindak.

Kami menuntut agar Bupati Sukmawijaya segera diadili. Karena telah banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Kami juga menuntut agar digugurkan sertifikat kelas kebun, dari kelas V menjadi kelas III. Kedua, kami meminta digugurkan surat rekomendasi Bupati Sukabumi nomor 593.4/941-Tapem tentang perpanjangan HGU lahan Miramontana, dan segera realisasikan PP Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, tegas Ujang.

Aksi berlangsung tidak lebih dari satu jam ini, dijaga ketat oleh polisi. Setelah itu, para petani melanjutkan aksinya di Badan Pertanahan Negara (BPN) Jabar.

Iklan

Komentar ditutup.