Daily Archives: 17 Juni 2011

Timgab Jaring 7 Truk Melebihi Tonase


PALABUHANRATU  ONLINE – Tim gabungan (Timgab) terdiri dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemkab Sukabumi serta aparat kepolisian, Sub Detasemen Polisi Militer (Den Pom) dan Kodim 0607/Sukabumi merazia truk tronton yang bermuatan pasir melebihi tonase, di Jalan Raya Cibolang-Bogor, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

Dalam razia yang digelar mulai pukul 20.00 WIB, Rabu (15/6) malam hingga Kamis (16/6) dini hari kemarin, Timgab berhasil menjaring 7 unit truk bermuatan pasir, karena melanggar Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 2009, tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Namun, truk tronton itu tidak diamankan, dan hanya diberikan sanksi administratif. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemkot Sukabumi, Andri Setiawan menjelaskan razia ini dilakukan untuk menindak-lanjuti tuntutan masyarakat Desa Mangkalaya, Kecamatan Cisaat dan Gunung Guruh yang sempat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, di lokasi galian tanah liat milik PT. Islah dan PT. Sugihati serta Pendopo Bupati Sukabumi, Rabu lalu.

Dalam unjuk rasa itu, terangnya masyarakat menilai penyebab utama kerusakan jalan masih tetap beroperasinya pengangkutan pasir kwarsa, dan tanah liat milik H. Dahlan dan Faizal. “Bertolak dari itu, petugas yang terdiri dari personil kepolisian, Sub Den Pom, Kodim 0607 dan Dishub Kota dan Kabupaten Sukabumi langsung menggelar razia di Jalan Raya Cibolang-Bogor, Cisaat,” jelasnya. Hasilnya, tim gabungan berhasil mengamankan 7 unit truk bermuatan pasir kwarsa. “Mereka kedapatan membawa muatan melebihi aturan yang mestinya hanya 22,6 ton ternyata hampir seluruh truk yang terazia bermuatan hingga 30 ton,” ucap Andri Setiawan kepada wartawan. Andri menambahkan, akibat truk yang memuat pasir berlebih membuat ruas jalan, mulai masuk wilayah Sukaraja, Kota Sukabumi hingga jalur arah Bogor mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini, menurut dia jelas merugikan pengguna jalan lain, karena mengakibatkan rawan kecelakaan lalu-lintas. “Selain kelebihan muatan, truk tronton ini memuat pasir dengan tinggi 1,70 meter. Sehingga telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009, tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Padahal, dalam ketentuan truk hanya bisa beroperasi dengan ketinggian bak 1 meter,” tambah Andri. Uniknya dalam razia yang digelar kali ini, sambung Andri sempat terjadi aksi kucing-kucingan antara aparat dengan sejumlah supir maupun kenek truk. Supir dan kenek yang mengetahui adanya razia di jalur Cisaat-Bogor memilih parkir, dan meninggalkan mobil mereka seenaknya di bahu jalan. Bahkan, ada beberapa supir nekad yang memasukan truk mereka ke sejumlah stasiun pengisihan bahan bakar umum (SPBU). “Ini bahaya, karena kekuatan pijakkan SPBU terbatas, bagaimana kalau sampai amblas,” ucapnya.

Iklan

Tuntut Pemberantasan Korupsi, APMAKSI Datangi DPRD dan Bupati


PALABUHANRATU ONLINE – Ratusan orang dari massa yang menamanakan dirinya Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (APMAKSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/6). Mereka juga mendatangi kantor bupati di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi Palabuhanratu.

Dalam aksinya, massa APMAKSI menuntut penegakan hukum dan aturan dalam penggunaan APBN dan APBD di Kabupaten Sukabumi. Massa menduga, di tubuh Pemkab Sukabumi terdapat penyimpangan terkait dengan penggunaan anggaran. Mereka menyatakan, di lingkungan birokrasi masih terjadi korupsi dan nepotisme.

Peyimpangan anggaran, korupsi, dan nepotisme masih merjalela di Kabupaten Sukabumi, kata salah seorang pendemo dengan suara lantang.

Di gedung dewan, massa diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi bersama unsur pimpinan dan para anggota. Kepada para pengunjuk rasa, Badri menyampaikan, dirinya mendukung gerakan massa yang menginginkan penghapusan korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kami mendukung gerakan ini. Siapa pun yang terlibat dalam penyimpangan anggaran harus ditindak secara hukum, kata Badri.

Pimpinan DPRD, kata Badri, tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap anggota dewan yang terbukti melakukan korupsi dan nepotisme. Sesuai tuntutan APMAKSI, DPRD harus terbebas dari oknum yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Di kantor bupati, massa APMAKSI meneriakkan tuntutan serupa. Para pengunjuk rasa diterima oleh Asda Pemerintahan Sofyan Effendi dan Kabag Sarana Keagamaan Asep Abdul Wasit di ruang rapat Setda. Bupati Sukmawijaya tidak dapat hadir dalam pertemuan karena sedang bertugas di luar kawasan Palabuhanratu.
Kami akan menyampaikan pernyataan sikap dari para peserta aksi tersebut kepada pimpinan, kata Sofyan seusai menerima rombongan APMAKSI.

Koordinator aksi Irawan Wildan menyatakan, apabila tuntutannya tidak direspon oleh bupati, APMKSI akan menggelar unjuk rasa susulan dengan jumlah massa yang lebih besar. Aksi yang digelarnya, kata dia, merupakan bentuk kepedulian APMAKSI terhadap penegakan supremasi hukum di Kabupaten Sukabumi.

Massa APMAKSI berasal dari berbagai elemen pemuda dan mahasiswa se-wilayah Palabuhanratu. Selama menjalankan aksinya, mereka mendapat pengawalan dari aparat Polres Sukabumi.