Pertambangan Emas Rakyat Kertajaya Tuntut Legalitas


Lokasi tambang emas rakyat di desa Kertajaya Kec.Simpenan

PALABUHANRATU ONLINE –  Laporan : A.Ahda

Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Dede Kusdinar menuntut legalitas kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat setempat. Menurut Dede, para penambang dan masyarakat sekitar memperoleh manfaat besar dari pertambangan emas tersebut antara lain dalam membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan.

“Dari hasil tambang ini, kami membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Perkonomian warga pun ikut terbantu,” kata Dede ketika ditemui di tempat kerjanya, Senin,20/2

Karena manfaat dan kontribusinya yang sangat besar terhadap pembangunan, tambang emas yang dikelola masyarakat itu harus segera dilegalkan, tandas Dede. Tujuannya agar masyarakat merasa tenang mengelola pertambangan tersebut dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga yang lainnya.

“Sejak dulu kami mengharapkan tambang emas di Blok Cisireum, Putaran, dan Senakeling dapat dikelola oleh masyarakat Kertajaya karena kegiatan penambangan emas sudah menyatu dengan kehidupan warga kami,” ujarnya.

Dede berharap kepada Pemkab Sukabumi segera menyelesaikan sengketa para penambang emas dari kalangan masyarakat dengan PT Golden Princindo Indah (GPI) yang berlarut-larut hingga sekarang. Sengketa dengan PT GPI, kata Dede, membuat masyarakat tidak tenang dalam menjalankan kegiatan penambangannya.

Kalau sengketa dengan PT GPI dituntaskan, kata Dede, para penambangan dapat meneruskan usaha pertambangan emasnya dengan tenang.
Sudah beberapa bulan terakhit, ribuan warga memasuki areal yang masuk wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT GPI. Dalam menjalankan kegiatan pertambangannya, warga bekerja sama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Kertajaya dengan sistem bagi hasil.

Manajemen PT GPI bersikukuh, lokasi yang ditambang warga termasuk dalam areal IUP, sedangkan Bumdes bertahan pada pendapatnya bahwa areal yang digarap para penambang tradisional berada di kawasan perkebunan milik negara. PT GPI menawarkan lahan khusus seluas 5 hektare dari areal IUP 97 hektare untuk ditambang warga agar kegiatan usaha pertambangan warga menjadi legal.

Namun Dede dan para penambang tetap memilih lahan pertambangan yang sudah lama dikelola secara tradisional. Mereka mengelola 28 lobang tambang emas dari 43 lobang di beberapa blok.

“Sejak kami mengelola tambang emas ini, tingkat kesejahteraan masyarakat meingkat dengan pesat,” kata Dede.

Sebelumnya warga Desa Kertajaya bermatapencaharian sebagai petani di perkebunan. Sayangnya, jelas Dede, penghasilan dari kegiatan berkebun itu tidak dapat diadandalkan sebagai sumber penghasilan karena lahannya tidak subur. Beberapa warga yang bekerja sebagai kuli serabutan di kebun juga tidak mendapatkan penghasilan yang tetap.

“Sejak tambang emas rakyat ini dibuka dan dikelola oleh Bumdes, masyarakat memperoleh penghasilan yang tetap. Perekonomian masyarakat juga mengalami perbaikan dan peningkatan,” jelas Dede.

Untuk menjadi penambang emas di Desa Kertajaya, warga diharuskan menempuh prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bumdes. Selain harus warga setempat, para penambang mesti memiliki lobang dan bersedia menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk disetorkan kepada Bumdes.

“Uang yang dihimpun dari para penambang itu akan disalurkan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum,” ujar Dede.

Iklan

Komentar ditutup.