BPN Diminta Setop Terbitkan Sertifikat Kawasan Pesisir


 
PALABUHANRATU ONLINE –  Kaltim, Para pengurus LSM anti korupsi,  Nusantara Corruption Watch (NCW) Korwil Kaltim,  belum lama ini menemui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dolli M Panggabean.

Mereka meminta agar BPN lebih memperketat lagi penerbitan sertifikat tanah, utamanya wilayah pesisir pantai. “Bahkan kami minta agar BPN  stop menerbitkan sertifikat kawasan pesisir pantai,” ujar Ketua, Andi Zulfan H didampingi pengurus lainnya, Ahda dan  Adrian, Jumat (1/11) sore kemarin.

Pernyataan sikap ini, ungkap Andi Zulfan, untuk menyelamatkan pesisir pantai agar jangan sampai semuanya dikuasai pengusaha besar yang nantinya direklamasi untuk pusat bisnis megah. “Kita kihat sekarang, pesisir pantai sudah semakin habis karena direklamasi untuk pusat-pusat bisnis yang dimiliki pemodal dari luar.

Sekarang ini, mau lihat pantai saja susah, bahkan harus membayar.  Kalau dibiarkan, lama-lama pesisir pantai akan habis dikuasai pemodal. Kawasan yang seharusnya menjadi kawasan publik yang bisa dinikmati siapa saja, jadi kawasan bisnis yang harus membayar apabila mau melihatnya,” tambah Ahda.

Andi Zulfan kembali mengungkapkan, program coastal road yang sedang digarap Pemkot Balikpapan, sangat bagus dan perlu dudukung semua pihak karena itu untuk kepentingan publik.  “Yang seharusnya disetop adalah reklamasi pantai untuk kepentingan bisnis, view lautnya dijual.

Kami sudah tahu dari dulu, banyak pengusaha besar yang memiliki sertufikat kawasan pesisir. Seharusnya, dulu  BPN  tidak boleh menerbitkan, tetapi itu sudah terlanjur. Karena itulah, saat ini dan ke depan, kami minta agar BPN menyetop penerbitan sertifikat di kawasan pesisir pantai. Ini untuk menyelamatkan pesisir supaya tetap menjadi haknya publik, khususnya warga Balikpapan,” paparnya.

Terkait dengan akan dibangun jalan coastal road di sepanjang pantai  dari Cemara Rindang – pertokoan Bandar Klandasan –Plaza Balikpapanhingga kawasan Stal Kuda, Andi Zulfan  meminta agar Pemkot Balikpapan mengawasi dan mengetatan perizinannya.  “Jangan sampai, proyek tersebut dijadikan ajang kong kalikong antara pengusaha dengan oknum penjabat pemerintahan untuk mendapatkan uang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Dolli M Panggabean merespon baik pernyataan tersebut. Dia menyebutkan, BPN dalam mengeluarkan sertifikat tanah, berdasarkan peraturan yang berlaku dengan dasar serta bukti yang kuat. Dia juga mengusulkan agar Pemkot menerbitkan surat Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) dicetak di kertas khusus, sehingga tidak bisa direkayasa oleh oknum-oknum mafia tanah.

INDAH : Kawasan pesisir pantai yang masih terjaga keindahannya dan bisa dinikmati siapa saja. Jangan sampai menjadi milik pribadi untuk kepentingan bisnis.

INDAH : Kawasan pesisir pantai yang masih terjaga keindahannya dan bisa dinikmati siapa saja. Jangan sampai menjadi milik pribadi untuk kepentingan bisnis.

 

Komentar ditutup.