Pengelola Parkir RSUD Palabuhanratu Lepas Tangan Ketika Kendaraan Hilang


Laporan : Budi Genda Palabuhanratu

Tolgate parkir pintumasuk RSUD Palabuhanratu pengelolaanya tidak profesional

Tolgate parkir pintu masuk RSUD Palabuhanratu pengelolaanya tidak profesional

 

PALABUHANRATU ONLINE – Rudi (30) warga Kp Cibatu Ds Mekar Jaya Kec. Ciemas, telah kehilangan motor Yamaha jenis vixion warna hitam dengan No Pol F 5883 UH pada  Rabu,  19 /03/2014 , sekira pukul 23, 00 WIB  saat menunggui keluarganya di RSUD Palabuhanratu,ia harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan saat motor Yamaha Vixion miliknya raib  diparkirkan RSUD Palabuhanratu. “padahal saya masuk dengan membayar parkir 2  sampai 4 ribu rupiah tapi kenapa, penjaga parkir bisa kecolongan padahal saya masih memegang karcis parkir,” ujar Rudi dengan wajah kecewa.

Dan penjaga parkir itu pun seolah lepas tanggung jawab dan berkata ” Kami hanya petugas parkir  saja untuk lebih jelas langsung aja ke pihak Humas Rumah Sakit, “kata Iman dan Uli  petugas yang menjaga dan memungut biaya parkir di RSUD Palabuhanratu.

Ketika dikonfirmasi pihak Rumah sakit malah berkelit, “Kami sudah mendapat laporan bahwa benar ada kendaraan yang hilang, tapi kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan tersebut, uang hasil parkir hanya cukup buat membayar penjaga parkir yang berjumlah empat orang dengan gaji 400 sampai 500 ribu rupiah,” kata Nurhasan bagian Humas RSUD Palabuhanratu.

Data yang dihimpun Palabuhanratu Online sejak dikelolanya parkir di RSUD Palabuhanratu sudah 30 unit kendaraan yang hilang.

Pengelolaan parkir di RSUD Palabuhanratu memang sudah semrawut sejak beoperasinya kadang karcis parkir ada yang dipotocopy oleh pengelola tanpa ada porporasi dari pihak Pemda.

Sedangkan dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir dan pengelola tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik dan pengelola tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPer”)..

Komentar ditutup.