WARGA RAGUKAN LEGALITAS INVESTOR ASING UNTUK KELOLA TAMBANG


investor asal negeri China yang tengah melakukan aktifitas penambangan emas di lahan bekas perkebunan PT Cipelang, di Pasawahan blok Cigendol, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

investor asal negeri China yang tengah melakukan aktifitas penambangan emas di lahan bekas perkebunan PT Cipelang, di Pasawahan blok Cigendol, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

PALABUHANRATUONLINE – Sejumlah organisasi masyarakat mempertanyakan legalitas keempat investor asal negeri China yang tengah melakukan aktifitas penambangan emas di lahan bekas perkebunan PT Cipelang, di Pasawahan blok Cigendol, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Sebelumnya, sejak menanamkan modalnya di sektor pertambangan emas di daerah tersebut, kehadirannya tidak diketahui para penambang mayoritas warga setempat. Mereka menduga, kedatangan tenaga kerja warga negara asing itu diundang dan di fasilitasi oleh Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) dengan pola kerja sama dalam pengelolaan pertambangan emas. Sedangkan, aktifitas penambangan warga asing itu sudah berjalan lama sebelum KTRS terbentuk.

Sekretaris Jenderal DPW BRANTAS Kabupaten Sukabumi, Bayu Nugraha menyatakan, keberadaan keempat WNA asal China yang menanamkan modal di sektor pertambangan emas, legalitasnya patut diselidiki petugas Imigrasi maupun aparat penegak hukum.

“Apakah warga asing itu dalam investasinya berdiri sendiri (perseorangan) atau perusahaan modal asing, dan izinnya ada tidak? Ini harus ditelusuri. Sebab, kedatangannya bisa mengeruk kekayaan sumber daya mineral yang ada di Desa Kertajaya,” tandas Bayu, kepada Palabuhanratu Online, Kamis 25/06/2015.

Menurut dia, jika ini dibiarkan potensi sumber daya alam di Kecamatan Simpenan bisa habis digerogoti bangsa asing yang diindikasikan tidak resmi mengantongi izin tambang. Sehingga, mengakibatkan, nasib para penambang rakyat semakin terpuruk karena lahan yang biasa dijadikan sebagai sumber matapencaharian akan berkurang. Apalagi eksploitasi pertambangannya menggunakan alat berat yang berdampak mengalami kerusakan terhadap lingkungan.

“Kami tidak alergi terhadap investor asing. Tapi legalitasnya harus pasti dan jelas. Kalau PMA ataupun perseorangan, mana bukti legal aspek perizinan tambangnya. Itu perlu ditunjukkan kepada muspika termasuk warga penambang,”  tegasnya.

Padahal sesuai aturan kata Bayu, setiap investor yang akan masuk ke daerah untuk menanamkan modalnya di sektor apapun, harus melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar serta diketahui aparat muspika.

“Kami yakin investor dari China ini diketahui muspika Simpenan. Tapi aparat tingkat kecamatan seakan tutup mata dan telinga dengan kehadiran WNA ke kawasan pertambangan rakyat tersebut,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KTRS  A. Supendi, enggan membeberkan persoalan pengelolaan pertambangan emas di Pasawahan blok Cigendol, yang disinyalir menggandeng investor asing. Namun dia mengaku, legalitas yang digunakan untuk pertambangan itu memakai badan hukum KTRS.

“Warga asing mana? Nanti saya konfirmasi dulu ke ketua kalau anda (wartawan, red) mempertanyakan keberadaan dan legalitas investor asing yang menanamkan modalnya di pertambangan emas yang kami kelola. Yang jelas kami melakukan aktifitas menambang memakai bendera KTRS,” kilah Supendi, melalui telepon selulernya.

Sementara itu, Camat Simpenan Ahmad Munawar, saat di konfirmasi beberapa kali melalui sambungan telepon selularnya tak mau mengangkat.

Reporter :Eman

Komentar ditutup.