ORMAS BRANTAS UNJUK RASA KE PENGADILAN NEGERI CIBADAK


PALABUHANRATU ONLINE – Ratusan orang dari ormas Brantas unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Cibadak Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hari ini Selasa, 19/01/2015.

Kedatangan para pengunjuk rasa ini berkaitan dengan akan di eksekusinya lahan milik pertamina di Kp.Cipatuguran Palabuhanratu yang akan segera dibangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Ratusan orang yang menamakan ormas Brantas berunjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri Cibadak Palabuhanratu (Photo : Palabuhanratu Online)

Ratusan orang yang menamakan ormas Brantas berunjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri Cibadak Palabuhanratu (Photo : Palabuhanratu Online)

Menurut Muhamad Hamzah Abdurahman, “Eksekusi yang akan dilakukan pihak pengadilan dilahan 8,8 hektar di RT 1, RT 2 dan RT 3 Kp Cipatuguran, sementara lingkup RT 1 bukan termasuk lahan milik pertamina,”ujar Hamzah kepada wartawan usai bertemu kepala pengadilan negeri Cibadak.

”Makanya wajar sampai hari ini warga RT 1 bertahan dengan prinsipnya, karena mereka meyakini lahan tersebut bukan lahan pertamina,”terang Hamzah yang mewakili warga .

Dijelaskannya, di lingkup RT 1 dilahan 5 hektar, kurang lebih ada 90 kepala Keluarga, lahan tersebut diakui oleh pertamina sementara pertamina tidak memiliki legalitas yang jelas tentang kepemilikan lahan tersebut. Lahan tersebut bukan milik pertamina melainkan tanah hak maritim. Hasil dari pertemuannya dengan kepala pengadilan negeri Cibadak ,Hamzah membeberkan, “Dalam waktu dekat mereka akan mengeksekusi lahan 8,8 hektar tersebut, diluar itu mereka tidak ikut campur, silahkan Pertamina, PPNP, Pemkab menyelesaikannya dengan baik-baik, keterangan dari ketua pengadilan negeri, bahwa lahan yang terletak di RT 1 tersebut bukan lahan milik pertamina,”beber Hamzah.

Beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu langsung kepala pengadilan negeri Cibadak Edi Pramono (Photo : Palabuhanratu Online)

Beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu langsung kepala pengadilan negeri Cibadak Edi Pramono (Photo : Palabuhanratu Online)

Hamzah juga akan melaporkan hal ini ke kejagung, KPK dan Mabes Polri, pihaknya akan melaporkan oknum-oknum dan beking – beking dari pertamina dan menghimbau kepada Pertamina agar secepatnya mengakui kesalahan, sebelum hal ini terlalu jauh, ungkap Hamzah.

Sementara itu Kepala Pengadilan Negeri Cibadak Edi Pramono menerangkan,”kewenangan kami untuk mengeksekusi hanya dilahan 8,8 hektar, seandainya apabila kami eksekusi paksa, orang-orang yang berada dilahan tersebut berhak secara hukum untuk melakukan gugatan perlawanan,” Kata Edi.

“Memang secara hukum sudah dimenangkan oleh pertamina kepada sembilan orang penggugat, tapi ternyata dilahan tersebut ada masyarakat penghuni lain.

Menurut Dia, “Suatu perkara itu final nya di PK, ketika sudah sampai PK sudah tidak ada upaya hukum lagi, tapi karena ini perkara perdata, hanya berlaku bagi orang-orang yang ada diputusan tersebut. Ujarnya.

Reporter : Bardal

 

 

 

 

Komentar ditutup.