PIHAK PERTAMINA MEMILKI DOKUMEN LENGKAP TENTANG KEPEMILIKAN TANAH


PALABUHANRATU ONLINE – Melalui Kuasa Tugas dari PT Pertamina Abdul Aziz membeberkan seluruh persoalan selama ini yang di tudingkan kepada pihaknya.

Persoalan legalitas tanah dikawasan Cipatuguran Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi  eks bandara Pelita Air Service yang akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang dipertanyakan selama ini, pihaknya mengantongi bukti yang sangat kuat jika lahan tersebut merupakan lahan PT Pertamina, namun demikian, jika masyarakat sejauh ini menganggap lahan Pertamina hanya seluas 8,8 hektare karena memang, 8,8 hektare tersebut merupakan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Kuasa Tugas dari PT Pertamina Abdul Aziz perlihatkan bukti berkas lahan kepemilikan Pertamina (Photo : Palabuhanratu Online)

Kuasa Tugas dari PT Pertamina Abdul Aziz perlihatkan bukti berkas lahan kepemilikan Pertamina (Photo : Palabuhanratu Online)

“MA kan tak bisa memutuskan yang sisanya, karena yang disengketakan tersebut semuanya hanya 8,8 ha dengan sembilan ahli waris, lahan yang kini dimiliki oleh Pertamina dengan jumlah keseluruhan 16 ha dan bukti-buktinya lengkap,” tegasnya.

Batas lahannya pun, menurutnya sudah jelas, karena dalam berkas yang ia pegang, selain bukti kepemilikan, historis kepemilikan lahan tersebut juga ada peta serta batas-batasnya. “Kita nanti akan ukur lahan tersebut dengan pihak BPN, ” terangnya.

Pertamina dalam kegiatan pemberian taliasih dirinya mengatakan, bentuk pemberian taliasih tersebut berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Kejaksaan Agung, JPN, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), yang sudah menginvestigasi kelapangan.

Adapun, untuk persoalan adanya pihak ketiga yang dianggap memperkeruh suasana menurutnya, hal tersebut sangat tak mendasar. Karena yang menolak dan melakukan aksi bukan warga setempat apalagi pihak yang menggugat sebelumnya, sehingga organisasi yang berwenang di internalnya mengirimkan surat ke pihak pertamina dengan menyatakan dukungan.

“Mereka bukan kuasa hukum siap-siapa, dan tak mempunyai legalitas apapun untuk mengatakan hal penolakan, yang paling penting, pimpinan yang mempunyai kebijakan di internalnya pun mendukung segala proses yang kami tempuh, pimpinan mereka mengatakan gerakan mereka ilegal diinternalnya, dan surat pernyataan tersebut telah kami berikan kepada pihak kepolisian sebagai bukti,” ujarnya.

Reporter : Bardal

Komentar ditutup.